22 Mei 2020 13:57

Awasi Anggaran Bansos dan APD, DPRD Panggil Dinsos dan Dinkes

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOST.ID--Sesuai penyampaian Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebelumnya, APBD yang digeser untuk penanganan Covid-19 sangat besar. Dominan untuk bantuan sosial (bansos) dan perlengkapan medis.

Komisi IV DPRD Sulut pun memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mencari tahu alokasi anggaran bansos dan perlengkapan medis dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (20/5).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Braein Waworuntu itu dihadiri Careig Runtu, Richard Sualang, dan Melky Pangemanan secara fisik. Sementara virtual ada Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Fanny Legoh, Yusra Alhabsyi, Fransiskus Silangen, dan I Nyoman Sarwa.

Sejumlah pertanyaan menyangkut bansos disampaikan Komisi IV. Di antaranya mengenai penyaluran bansos yang dinilai belum merata hingga birokrasi berbelit. Dijelaskan Kadis Sosial Rinny Tamuntuan, saat ini penyaluran bansos melalui organisasi keagamaan.

Dan diprioritaskan bagi umat Muslim yang akan merayakan Idul Fitri. Kemudian per 18 Mei 2020 jumlah bantuan yang tersalurkan oleh Pemprov Sulut sudah 114.314 dari target 250.000 kepala keluarga.

Kemudian dengan Dinas Kesehatan, Salah satunya Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, Komisi IV meminta SKPD yang dipimpin dr Debbie Kalalo itu memaparkan mengenai rincian alat pelindung diri (APD). Kalalo menyampaikan jika anggaran khusus APD sekira Rp 12 miliar lebih. Untuk 4.000 buah APD.

“Harga APD satu paket lengkap 3 jutaan. Itu tidak melalui proses lelang tapi pembelian langsung dan melibatkan pihak ketiga. Tapi yang kami beli APD harus sesuai petunjuk dan standar Kementrian Kesehatan,” jelas Kalalo. Tak hanya APD, thermo gun dan masker medis juga diadakan Dinkes. Thermo gun sebanyak 400 unit dengan total anggaran Rp 960 juta dan masker Rp 3 miliar.

Terkait paparan Kalalo ini, Wakil Ketua DPRD Billy Lombok memberi apresiasi pada pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang sangat concern dengan keselamatan tenaga medis. Yakni dengan mengalokasikan anggaran besar untuk APD dan peralatan medis lainnya.

“Melihat angka jual APD sangat tinggi. Capai 3 jutaan per unit. Di pasaran untuk kualitas terbaik saya lihat 500 ribu sampai 800 ribu,” sebut koordinator Komisi IV itu. Meski begitu Lombok tetap memberikan dukungan penuh sembari berharap Dinkes lebih memperhatikan lagi asas efektivitas.

“Kami sepakat kualitasnya diutamakan. Namun kalau kualitasnya sama dan harga beda jauh, kenapa harus beli mahal. Kan anggaran lebihnya bisa tambah beli APD,” tukasnya.

Hal yang sama menjadi perhatian anggota Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan (MJP). “Kualitas memang wajib diperhatikan. Tapi sebisa mungkin Dinkes tetap mempertimbangkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Agar kuantitas APD bisa lebih banyak. Karena APD ini sangat dibutuhkan tenaga medis sekarang,” kunci MJP.(gel)

Kirim Komentar