18 Mei 2020 02:53

Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Antara Hukum, Kesehatan dan Ekonomi

MyPassion

Oleh: Toar Palilingan

Pendahuluan
Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Sejak pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok dan telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia sejak akhir Februari lalu, dan hampir 100 hari pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia menghadapi pandemi ini dengan segala dampaknya baik kesehatan, sosial, ekonomi dan hukum. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung memperkirakan puncak wabah Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada April hingga Mei ini, juga berbagai prediksi yang lain menyebutkan bahwa wabah Covid 19 akan berlangsung sampai akhir tahun dengan syarat penanganannya terus diupayakan secara komprehensif untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah korban terinfeksi dapat ditekan.

Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Aspek Kesehatan
Covid-19 telah menjadi pandemic yang sangat mengkahwatirkan saat ini. Dapat dilihat dalam  kasus penyebarannya di Italia dan Amerika Serikat dengan korban meninggal terbanyak di dunia. Keberadaan Covid-19 sampai saat ini masih merupakan misteri bagi dunia kesehatan. Berbagai pandangan dan pendapat serta solusi yang disampaikan pada dasarnya merupakan solusi terhadap penanganan penyebaran virus Sars 1 dengan asumsi bahwa Covid-19 merupakan satu rumpun dengan virus Corona pada pandemic Sars beberapa tahun lalu. Tetapi secara pasti karakteristik atau sifat dari virus ini masih merupakan teka-teki bagi dunia kesehatan baik nasional maupun internasional.

Di awal kemunculannya, di media massa tidak jarang ditemukan pemberitaan bahwa virus ini sebagian besar menyerang mereka yang berusia lanjut. Namun seiring perkembangannya ternyata  pasien terinfeksi bahkan meninggal juga berasal dari mereka yang berusia muda bahkan anak-anak.  Demikian pula pada awal kemunculan virus ini, pendapat para ahli dalam bidang kesehatan, kedokteran  menyebutkan bahwa seperti sifat virus pada umumnya, seseorang yang telah terinfeksi, akan kebal terhadap virus ini dan tidak akan terinfeksi dan meskipun terinfeksi, antibody-nya sudah mampu untuk membunuh virus tersebut. Tapi realitas menunjukkan bahwa ada pasien yang telah sembuh namun ternyata dinyatakan positif kembali.  

Penanganan terhadap wabah Covid-19 saat ini dapat dilihat masih dalam bentuk pemutusan rantai penyebaran virus karena belum ada obat ataupun vaksin yang ditemukan untuk virus ini dan jika ada yang sembuh dari infeksi virus ini, bukan karena obat atau vaksin tetapi karena meningkatkanya imunitas tubuhnya sehingga ia mampu melawan virus sehingga dapat dikatakan bahwa perawatan terhadap para pasien di rumah sakit dan pusat kesehatan adalah bentuk perawatan dalam rangka meningkatkan imunitas sehingga mampu melawan infeksi virus dalam tubuhnya.

Peningkatan jumlah pasien dari waktu ke waktu menjadi satu masalah yang sangat rumit berkaitan dengan kemampuan daya tampung rumah sakit dan jumlah tenaga medis yang akan melakukan penanganan dan perawatan terhadap pasien. Demikian pula dengan keterbatasan fasilitas dan obat-obatan yang menyebabkan timbulnya ketakutan ledakan jumlah pasien yang tidak lagi mampu untuk ditangani oleh pusat kesehatan dan berakhir dengan kondisi tragis di mana rumah sakit akan memilih dalam memberikan pengobatan yakni memilih pasien yang memiliki peluang hidup yang lebih besar. Hampir semua rumah sakit yang ada di sebuah daerah menjadi rujukan untuk penanganan Covid-19 dan ironisnya, penyebaran covid bisa saja terjadi di rumah sakit-rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan mengingat bahwa di rumah sakit tersebut bukan hanya pasien Covid-19 tetapi pasien untuk penyakit-penyakit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menanamkan kepada diri mereka, jangan sampai sakit dan harus berurusan dengan rumah sakit.

Ketidakpastian mengenai Covid-19 dari aspek kedokteran dan kesehatan dengan belum jelasnya sifat dan karakteristik dari virus ini telah menjadi permasalahan bagi masyarakat sehingga pada awal penyebaran virus ini, ketaatan masyarakat untuk melakukan himbauan pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran virus ini tampak agak tinggi bahkan diawal penyebarannya, banyak warga termasuk penulis yang kemudian memilih kembali ke kampong halaman mereka untuk menghindari wilayah padat penduduk yang lebih rentan dengan penyebaran covid meskipun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa di daerah pelosok pun virus ini telah menyebar. Jadi, ditinjau dari aspek kesehatan, belum ada suatu obat atau vaksin yang ditemukan untuk  pengobatan atau pencegahan virus ini. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah penyebarannya dengan melakukan himbauan pemerintah yakni menjaga kebersihan, menjaga jarak, hudup sehat guna meningkatkan imunitas.

Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Aspek Hukum
Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan kesehatan masyarakat, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu :

1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang  penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease 2019

6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

7) Untuk Provinsi Sulawesi Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Sulut tanggal 14 April 2020.

Jika ditelaah seluruh instrument hukum yang diterbitkan dalam kedaruratan penyebatran Covid-19 pada dasarnya hanya bersifat pedoman. Kelabilan pemerintah dalam pengaturan mengenai upaya pemutusan rantai penyebaran virus ini pun tampak begitu jelas antara lain ketika aturan larangan mudik diterbitkan beberapa saat kemudian diberikan pengecualiaan misalnya dengan menggunakan istilah pulang kampong atau bepergian nonmudik. Begitu pula dalam masalah penerbangan yang pada awalnya sangat ketat kemudian menjadi longgar dan terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandara Soekarno Hatta yang menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan lagi terhadap penumpang dalam penerbangan. Kelabilan ini tampak pula dalam penutupan pusat-pusat perbelanjaan di mana beberapa daerah saat ini telah berencana untuk mengizinkan kembali pembukaan pusat-pusat perbelanjaan dengan catatan mereka memberlakukan protokol penanganan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan mereka. Berbagai regulasi yang terbit dalam pandemic Covid-19 ini tidak dapat dipungkiri masih sangat rapuh sehingga masih sulit untuk menjadi instrument yang ampuh untuk melakukan perlawanan terhadap virus ini. Hal ini jelas karena keberadaan instrument hukum ini berhadapan dengan berbagai kondisi dan dampak sosial dan ekonomi yang ikut mempengaruhi kelabilan pemerintah dalam implemenasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.

Fenomena yang menarik dalam penanganan Covid-19 adalah di satu sisi masyarakat meminta pemerintah untuk tegas namun di sisi lain masyarakat pula yang mengeluh dengan semua pembatasan yang dilakukan. Keluhan karena pembatasan jumlah penumpang dalam 1 mobil, atau larangan untuk menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, kelurahan karena sepeda motor online khususnya motor dilarang untuk beroperasi kecuali untuk pengantaran barang , keluhan karena kerumitan menghadapi sekolah online para pelajar, keluhan karena kesulitan untuk bertemu dengan anggota keluarga di daerah lain, keluhan karena larangan berkumpul sehingga tidak ada resepsi pernikahan yang dilaksanakan seperti biasanya dan keluhan-keluhan lain yang justru berlawanan dengan keinginan mereka agar pemerintah tegas dalam penanganan Covid-19.  

Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Aspek Ekonomi
Berbagai pembatasan yang ditempuh dalam pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh kalangan di Indonesia, baik kalangan pengusaha, pedagang, pegawai negeri, karyawan, buruh, petani, nelayan sehingga hampir seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terdampak oleh keberadaan virus ini meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula sebagian kalangan yang justru diuntungkan dengan keberadaan virus ini karena semakin meningkatnya penggunaan data internet ataupun permintaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan virus ini misalnya sanitizer, masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri dll. Namun, secara umum, virus ini telah mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pemerintah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Perpppu ini merupakan langkah awal dan menjadi landasan hukum agar Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah–langkah yang bersifat luar biasa (extraordinary actions) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi Covid-19 bila diperlukan. Upaya yang komprehensif dan cepat sangat diperlukan mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Di samping itu, terdapat ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran serta panjangnya periode pandemi. Implikasi pandemic Covid-19 berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak Perpu juga mengantisipasi bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Strategi pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila Covid-19 bisa segera tertangani maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Tetapi pemerintah juga harus bersiap apabila pandemi ini masih bertahan antara 3-6 bulan lagi maka situasi akan lebih memburuk, dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%.Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Karena kegiatan produksi menjadi tidak lancar, banyak perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerja. Sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang kesulitan mencari penghasilan, dengan demikian akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Penanganan penyebaran Covid-19 merupakan masalah yang sangat rumit karena dampak wabah ini akan mempengaruhi aktivitas produksi sehingga terjadi supply shock kemudian menyebabkan orang kehilangan pendapatan, yang kemudian menyebabkan demand shock. Kebijakan social distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jelas akan berdampak pada ekonomi masyaralat. Secara esensial, kunci dari sebuah aktivitas ekonomi itu adalah terjadinya transaksi atau adanya pasar. Pasar itu per definisi adalah meeting place, tempat bertemu orang untuk mempertukarkan barang dan jasa. Jika orang tidak boleh bertemu dan hal paling esensial dari aktivitas ekonomi itu dilarang maka akan terjadi permasalahan yang sangat signifikan dalam ekonomi masyarakat. Realitas dalam lingkungan terkecil saat ini dapat dilihat dari banyaknya toko yang tutup yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang yang berdampak pada PHK terhadap para pegawainya karena tidak memiliki lagi pendapatan untuk menggaji para pegawai. Penurunan drastis pendapatan ojek online, sopir angkutan kota, sopir angkutan antar provinsi  bahkan sampai pada banyaknya pekerja bangunan yang kemudian menganggur karena proyek pembangunan perumahan pun banyak yang berhenti akibat wabah ini.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan bantuan Rp 600.000 kepada mereka yang terdampak virus ini namun realitas nya pun menuai masalah mulai dari keterlambatan penyaluran dana tersebut atau distribusi dana yang tidak tepat sasaran. Angka Rp 600.000 ini pun merupakan angka yang sangat minim  dan tidak akan bisa digunakan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka dalam masa sekarang. Pencegahan penyebaran Covid-19 melalui social distancing atau menjaga kebersihan, bukan tanpa biaya. Mereka harus menyiapkan dana untuk membeli obat-obatan, sanitizer, masker, pulsa untuk anak-anak mereka yang sekolah online sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa masyarakat telah terhimpit dalam 3 sisi yang membuat mereka harus sesak nafas meskipun tidak terinfeksi corona, mereka terhimpit antara keinginan untuk sehat, kesadaran untuk mengikuti anjuran pemerintah dan kebutuhan ekonomi mereka untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya pandangan bahwa untuk dapat menselaraskan ketiganya maka langkah yang dapat ditempuh adalah berdamai atau dalam istilah saat ini “new normal”. Mengembalikan semua kehidupan pada ritme yang normal dengan tetap menjaga diri masing-masing agar tidak terinfeksi. Jelas, ini akan menjadi spekulasi yang sangat rawan dan akan menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyebarannya contoh Pasar Tanah Abang hari minggu 17 Mei 2020 masyarakat memadati lapak pedagang kaki lima. Dari dulu, kita telah diperkenalkan dengan istilah buah simalakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu dan saat inilah buah simalakama tersebut hadir dengan pilihan yang lebih sulit, kesehatan, hukum dan ekonomi dan kita semua dihadapkan pada pilihan ini, termasuk pemerintah. Semoga keajaiban itupun akan segera nyata agar kita terbebas dari pilihan untuk memilih 3 hal yang sangat sulit. Amin.(*)

Kirim Komentar