18 Mei 2020 11:02
Belajar Adaptasi dengan Covid-19

Masyarakat Sudah Harus Produktif, Ikuti Protokol Kesehatan

MyPassion
Joko Widodo

MANADOPOST.ID--Warga Sulawesi Utara (Sulut) harus bersiap hidup berdampingan dengan Coronavirus Disease (Covid-19). Tapi masyarakat diinginkan tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19. Ini menjadi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Warga diminta tidak menyerah dalam memutus mata rantai penyebarannya. Presiden Jokowi menegaskan, belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Namun Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

“Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

“Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.

"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," imbuh Presiden.

Kepala Negara yakin apabila masyarakat patuh terhadap imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun di saat tahapan masyarakat dapat kembali produktif, maka akan dapat mencegah diri dari virus tersebut. "Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal jaga jarak yang aman, cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti memang itu yang harus kita pegang,” tuturnya.

Adapun nantinya jika tahapan masyarakat produktif, aman dari Covid dapat diterapkan, berbagai sektor usaha sebagaimana dicontohkan oleh Presiden seperti rumah makan misalnya, dapat beroperasi kembali. "Iya tentu saja nanti kalau sudah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup dapat berangsur-angsur dibuka kembali. Tentu dengan cara-cara yang aman dari Covid agar tidak menimbulkan resiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh misalnya rumah makan isinya hanya 50 persen, jarak antar kursi dan meja diperlonggar," ucap Presiden.

Adapun tentang kapan pelaksanaan tahapan masyarakat produktif aman dari Covid ini akan dimulai, Presiden mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan melihat data dan fakta seperti kurva positif Covid-19, kurva yang sembuh, dan kurva yang wafat, sebelum akhirnya membuat keputusan.

Bagaimana tanggapan Pemerintah Provinsi Sulut? Dikonfirmasi, Minggu (17/5) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menegaskan, kondisi peningkatan kasus Covid-19 jangan dianggap sepele. Melainkan mesti menjadi perhatian bersama bagi semua elemen masyarakat dalam mematuhi imbauan pemerintah soal penerapan physical dan social distancing, gunakan masker dan rajin cuci tangan. "Mari kita semua disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19," tuturnya.

Apa yang ditegaskan Kandouw sangat beralasan. Karena sudah terbukti masyarakat yang masih lalai dalam penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19, justru membuat jumlah kasus positif terus meningkat. “Salah satu cara memutus mata rantai penyebaran korona, yaitu kita harus disiplin menerapkan physical distancing dan social distancing, rajin cuci tangan dan gunakan masker,” tuturnya.

Kandouw juga mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 pihaknya terus mendorong produktivitas masyarakat, PNS, serta pelaku usaha. “Produktivitas PNS walaupun Work From Home (WFH) terus kita dorong. Mereka kita minta untuk terus menciptakan terobosan. Itu kita nilai. Bukan hanya itu, produktivitas pelaku usaha juga kita dorong. Kita libatkan dalam pemberian bantuan. Dalam pembuatan masker, kita libatkan UMKM. Itu agar produktivitas terus terbangun," imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini prihatin melihat lonjakan kasus, karena banyak masyarakat yang terjangkit, terlebih para tenaga medis yang menjadi garda terdepan. “Kasihan saudara-saudara kita para tenaga medis ikut terpapar, jumlahnya saat ini hampir 30 orang karena menjalankan tugasnya," jelasnya.

Kandouw meminta Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut untuk memperhatikan segala kebutuhan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan. "Ini tentu mesti jadi perhatian karena sudah banyak tenaga medis daerah ini yang terjangkit korona. Saya ingatkan soal Alat Pelindung Diri (APD) bagi mereka, perlakuan terhadap mereka dalam hal makanan, hak-hak mereka, intensif dan lainnya," katanya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal mengatakan, tugas pemerintah dalam menjaga produktivitas, lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kan saat ini, pemerintah mempertimbangkan terkait tidak mengusulkan PSBB untuk menjaga ekonomi. Nah langkah dan strategi serta kebijakan harus segera dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. Sehingga, apa yang menjadi harapan dapat terwujud," bebernya.

Kimbal juga menilai, saat ini pertumbuhan ekonomi mulai sedikit terganggu. Pelayanan publik juga ikut berdampak. "Produktivitas itu hal yang utama. Jumlah PHK, pertumbuhan ekonomi itu sudah berdampak. Kalau pandemik Covid-19 ini terus berkepanjangan, maka keuangan masyarakat akan turun drastis. Jika sudah begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut anjlok. Harus ada kebijakan dengan kajian semua ahli, untuk menanggapi masalah saat ini," kuncinya.

Di sisi lain, meski vaksin nantinya ditemukan, WHO mengingatkan, Covid-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang. "Virus ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang," kata Direktur Kedaruratan WHO dr Mike Ryan.(ewa/gnr)

Kirim Komentar