17 Mei 2020 20:52
Oleh: Stenly Kowaas (Anggota KPU Kota Tomohon)

Tiga Drama, Karena Corona (Tantangan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemik Covid-19)

MyPassion
Stenly Kowaas (Dok.Pribadi)

MANADOPOST.ID - Saya termasuk penikmat film. Kategori drama ikut saya sikat. Mulai era Sleepless in Seattle yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan, Bucket List yang diperankan dengan apik oleh Jack Nicholson dan Morgan Freeman, sampai yang terbaru seperti Star Is Born, film yang membuat Bradley Coopper bercerai dengan Irina Shayk karena dugaan cinlok dengan Lady Gaga. Pokoknya banyak. Apalagi jika film itu masuk kategori Oscar, kecil kemungkinan kalau tidak saya tonton.

Tapi 2020 ini rajanya bukan film-film blockbuster Hollywood lengkap dengan para superheronya. Tidak. Tahun ini bahkan film-film produksi Marvel kalah bersinar dengan drama korea. Ya. Drakor. Jangankan Oma-oma, tante-tante dan nona-nona. Bahkan om-om ada juga yang ‘positif’ tertular Drakor.

Dunia nyata dan maya, semuanya dikuasai Drakor. Sampai-sampai ada Meme yang kutipannya begini: Apa yang paling kalian tunggu? Bantuan Pemerintah atau Episode 11 The World Of The Married… Mamma mia.

Pandemi Covid-19, setidak-tidaknya di Indonesia, diwarnai sejumlah drama. Saya melokalisir jadi tiga drama (dari sudut pandang penyelenggara Pemilu). Dua arrive dari Korea Selatan, satu dalam negeri. Yang pertama sudah ditulis di atas; Drakor. 

Drama Kedua tentang success story Negeri Ginseng ini menggelar Pemilu di tengah ketakutan warga terkait penyebaran wabah Covid-19. Banyak terhenyak. Sudah prosedurnya rapi dan lancar, Pemilu yang digelar pertengahan April lalu itu mencatatkan rekor. Seperti dikutip dari www.voaindonesia.com, dalam laporannya pada 16 April lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 66,2 persen, tertinggi sejak Pemilu 1992 (71,9 persen). Outputnya melampaui ekspektasi banyak pengamat. Fantastis.

Tapi capaian luar biasa ini tidak datang begitu saja. Bukan jatuh dari langit. Abrakadabra, Pemilu lancar. Tidak begitu. Semua direncanakan dengan detail, baik oleh penyelenggara dan pemerintah. Masyarakat juga percaya kredibilitas dan integritas penyelenggara. Komplit sudah.

Penyelenggara di Korsel membuat desain Pemilu dengan protokol kesehatan super ketat. Di TPS, petugasnya (KPPS) mendapatkan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap. Beragam kebutuhan dasar cegah Corona seperti hand sanitizer, pengukur suhu tubuh dan ragam perlengkapan lain disiapkan. Penyelenggara memang diberi suplai anggaran yang besar, supaya sistem Pemilu  berjalan baik meski Pandemi Covid-19 sedang ganas-ganasnya.

Selain alat, prosedur pemilihan juga di-upgrade sesuai kebutuhan protokol pencegahan Covid-19. Pemilih yang bisa ke TPS hanya yang memakai masker. Sebelum masuk, suhu badan dicek dulu. Di bawah 37,5 derajat celcius berarti aman. Di atas itu dipindahkan ke TPS khusus. Tegas. Tidak ada kompromi.

Setelah itu pemilih harus menggunakan hand sanitizer, kemudian diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Bagi yang tidak membawanya dari rumah. Hal sama berlaku buat petugas TPS. Jarak antar pemilih saat antri juga diatur ketat. Tidak boleh berdekatan. Sangat rapi, teratur dan disiplin.

Ada dua norma baru yang dirancang penyelenggara Pemilu di Korsel yang dampak positifnya sangat signifikan. Pertama Pemilih diperbolehkan memilih di TPS manapun. Tidak harus di TPS tempat mereka terdaftar. Ini dilakukan supaya pemilih tidak perlu melakukan mobilitas yang berlebih. Kedua soal hari pemilihan. Awalnya dirancang 15 April, kemudian direvisi menjadi 10 dan 11 April. Dua hari. Tujuannya jelas. Tidak ada penumpukan orang di TPS. Dua resep ini terbukti manjur.

Ada yang menyebut, drama Pemilu di Korsel jadi ‘yurisprudensi’ pemerintah pusat berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, yang mana salah satu pasalnya mengatur bahwa pemungutan suara Pemilihan Serentak (Pilkada) dilaksanakan Desember 2020.

Inilah drama ketiga versi tulisan ini. Setelah sebelumnya ada opsi Maret, September dan Desember 2021, akhirnya pemerintah berketetapan bahwa Desember 2020 sudah dipandang aman untuk menggelar pemilihan kepala daerah. Drama penantian kapan Pemilihan Serentak digelar berakhir antiklimaks. Pengurus Parpol, para kandidat, tim sukses, langsung bergegas. Di setiap kontestasi, waktu memang sangat bernilai.

Desember memang diprediksi kurvanya sudah turun. Sudah proses recovery. Begitu kira-kira. Yang jadi tantangan terbesar buat penyelenggara adalah beberapa tahapan yang akan jalan bulan Juni. Itu kalau Pilkadanya Desember. Diantaranya tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon perseorangan.

Dua tahapan vital ini objeknya masyarakat pemilih langsung. Kontak langsung antara tenaga ad hock (Pantarlih dan PPS) dengan masyarakat tak terhindarkan. Verifikasi faktual misalnya, sesuai undang-undang metodenya sensus. Bukan sampling. Itu berarti semua daftar dukungan calon perseorangan yang lolos pada verifikasi administrasi, harus didatangi semua. Satu persatu. Tanpa terkecuali.

Menarik ditunggu seperti apa nantinya pasal-pasal teknis yang diatur dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pemutakhiran data pemilih dan pencalonan kepala daerah. Meski memang, berdasarkan pengalaman selama ini, KPU RI selalu mencantumkan poin-poin penting yang nantinya akan sangat membantu KPU kota/kabupaten serta tenaga ad hock saat bertugas nanti.

Tantangan terbesar KPU Kota/Kabupaten adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada ribuan Pantarlih dan PPS untuk tetap total di lapangan menuntaskan dua tahapan maha penting di atas,  sementara traumatik tentang hal-hal memilukan di Pemilu 2019 belum pulih total. Dan tentu saja. Menghadirkan rasa aman kepada masyarakat, jadi tantangan lainnya.

Laiknya kehidupan, dimana susah dan senang muncul dan hilang, setiap Pemilu ada dramanya masing-masing.  Asal tahu saja. Tantangan Pemilu 2019 lalu tidak main-main. Bukan sekedar menguras stamina, tapi dampak psikologisnya yang paling berat. Berat sekali. Tapi toh bisa berjalan sampai tuntas, meski dengan segala dinamikanya. 

Kali ini lain lagi situasinya. Peran pemerintah akan sangat vital. Maksudnya begini. Jika benar success story Pemilu Korsel jadi salah satu aspek pertimbangan kenapa kemudian pemerintah berani mencantumkan Desember 2020 dalam Perppu nomor 2, semoga sistem penanganan pandemic Covid-19 ala Korsel juga ikut jadi ‘yurisprudensi’ pemerintah pusat. 

Berjalan beriringan. KPU menyiapkan tahapan, pemerintah diharapkan menjalankan mitigasi yang efektif meminimalisir penyebaran infeksi ini. Tentu kesadaran masyarakat juga memegang peran kunci di sini. 

Dari sekian banyak strategi yang dijalankan dengan sangat terarah oleh pemerintah Korsel, salah satu penyebab Pemilu di sana tetap jalan saat pandemic Covid-19 lagi hebat-hebatnya, itu karena sistem mitigasi Corona di negeri ini berjalan dengan sangat terstruktur, sistematis dan massif. Lebih khusus lagi soal Rapid Test massif yang menjangkau sebagian besar warga.

Alhasil, pemerintah Korsel lebih mudah dalam melokalisir cluster, tepat sasaran dalam melakukan penanganan,  karena tidak sulit men-tracking para warga yang terindikasi perlu diisolasi. Tidak mengherankan jika kebijakan lockdown atau sekedar PSBB tidak diberlakukan di sana. Lebih pada imbauan untuk jaga jarak, pakai masker dan stay at home. Begitu saja. 

Diadopsi atau tidak, life must go on. Sebagai eksekutor aturan, KPU Kota/Kabupaten tidak hanya harus siap, tapi juga optimis bahwa Pemilihan Serentak bisa terlaksana sesuai perintah perundang-undangan. Itu jika keputusan finalnya tahapan sudah harus jalan Juni.

Seperti kalimat Min Hyun Seo, sosok yang selalu membantu Ji Sun Woo (pemeran utama) Drakor The World of the Married. “Kamu harus mempunyai kemampuan untuk melangkah maju dari tempat kamu jatuh.” (*)

Kirim Komentar