29 Apr 2020 10:56

Mitigasi PHK dan Kelangsungan Usaha Imbas Corona

MyPassion

Oleh: 
Rolly Toreh, S.H
Advokat dan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kota Tomohon

 

BADAI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan nasib pekerja yang dirumahkan tak dapat dihindari. Semua terjadi akibat imbas struktural Covid-19 (Corona).

Meskipun Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (“SE Menaker M/3/HK.04/III/2020”) khusus poin 4 yaitu Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Tetapi PHK dan merumahkan pekerja tak bisa dihindari. Contohnya data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) per 1 April 2020, ada 698 hotel di Bali, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, termasuk di Manado, harus tutup operasional, karena imbas corona. Perusahaan menerapkan cuti di luar tanggungan perusahaan, unpaid leave, cuti yang tidak dibayarkan.

Kemudian, menurut data Disnaker Provinsi Sulut per 17 April 2020 melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo, yang disampaikan pada tanggal 22 April 2020, bahwa dari 315 perusahaan, ada 2.600 karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan 3.100 karyawan dirumahkan. Sektor informal pariwisata terdampak sebanyak 15.984 orang.

Di Indonesia, menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, angka pekerja yang di PHK dan dirumahkan per 21 April 2020 mencapai 2.084.593. Dan untuk data perusahaan terdampak ada 116.370 perusahaan sektor formal dan perusahaan sektor informal yang telah merumahkan pekerjanya.

Bahkan secara global, akibat efek ekonomi pandemi COVID-19, data dari Organisasi Buruh Dunia (ILO), sekitar 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia terjadi pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hingga PHK. Ada empat sektor terdampak paling buruk menurut ILO: perdagangan ritel dan grosir, manufaktur, real estate, serta transportasi dan restoran. Sekitar 1,25 miliar pekerja di sektor-sektor itu yang terpukul pandemi atau setara 38 persen dari total tenaga kerja global.

Secara hukum positif, Pemerintah RI mengalokasikan jaring pengaman sosial "Social Safety" sebesar Rp110 triliun untuk masyarakat lapisan bawah. Sementara untuk program Kartu Prakerja sendiri mendapat anggaran Rp20 triliun, yang rancangan awalnya hanya mendapat Rp10 triliun.

Tapi banyak kesulitan di lapangan akibat corona sehingga sulit untuk tidak merumahkan pekerja atau di PHK. Walau  jelas Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.

Maka semua pihak harus mengambil inisiasi positif dan solutif tentang "PHK atau Merumahkan Secara Bersyarat", baik diskusi dan implementasinya  secara Bipartit (Pengusaha dan Pekerja) atau Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, Pekerja), diantaranya:

1. Berikan stimulus pengaman cash flow kepada perusahaan serta implementasi paket insentif bagi pekerja untuk bertahan secara periodik atau berkelanjutan.

2. Upah dikurangi, jam kerja dibatasi dengan prosedur shift kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi hari kerja dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Namun perubahan besaran (pemotongan gaji) dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020

3. Kompensasi PHK dengan cara merumahkan meski tidak ada dalam UU 13/2003, tapi 'dirumahkan' sebenarnya tertera dalam Surat Edaran Menaker SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Merumahkan pekerja, tulis peraturan itu, adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan PHK.

4. Restrukturisasi perlindungan upah dan produktifitas usaha yaitu mempertimbangkan kelangsungan usaha, perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja, dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

5. Fasilitasi efektif klaim program jangka panjang yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) di BP JAMSOSTEK

6. Jika PHK adalah upaya terakhir sesuai Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai sistem hukum Indonesia, penetapan PHK keluar setelah pendaftaran ke PHI. Tapi sekali lagi PHK dibutuhkan kesepakatan bersama.

Sebab pandemi corona yang tidak bisa dipastikan kapan endingnya, makin menggerus dampak sosial dan ekonomi sampai ke PHK, seperti penelitian dari Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia memperkirakan, peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II 2020, sekitar Mei-Juni, berpotensi mengalami penambahan pengangguran akibat PHK hingga 9,35 juta orang.

Tentunya jika benar melonjak seperti itu tentu sangat berbahaya, dan memukul sendi ekonomi masyarakat ekonomi rendah, tak terkecuali di Sulawesi Utara dan Kota Tomohon.

Pemerintah, Pengusaha, Pekerja (diwakili Serikat Pekerja), harus cepat ambil langkah konkrit yang kontiguitas dan kontinuitas sebagai mitigasi PHK dan efisiensi usaha. Duduk bersama. Kompromi bersama. Ambil solusi bersama. Jangka pendeknya seperti apa, dan jangka panjangnya bagaimana. Termasuk dalam waktu dekat ini harus merealisasikan Tunjangan Hari Raya.

Satu hal yang paling mendesak sebagai solusi "ultimum remedium" sebelum mengambil langkah Merumahkan, Dirumahkan, atau PHK, adalah melakukan Perjanjian Kontijensi Dampak Corona antara Pengusaha dan Pekerja diawasi Serikat Pekerja dan Pemerintah, dengan menggunakan azas hukum perdata dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Clausula Rebus Sic Stantibus: yaitu keadaan yang menghilangkan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu "fundamental change of circumstances" atau Force Majeure atau Keadaan Kahar yaitu perubahan yang mendasar dari suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti dampak pandemi corona.

Selamat merayakan hari buruh May Day.

Semoga.

Kirim Komentar