23 Mar 2020 15:30

Pilkada Tetap 23 September

MyPassion

MANADOPOST.ID--Tiga tahapan Pilkada yang sementara berjalan di Sulut, ditunda. Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Sulut No 50/PL.02. 2-Kpt/71/Prov/III/2020. Langkah ini merupakan tindaklanjut Keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ 111/2020 bersama Surat Edaran KPU RI No 8 Tahun 2020. Kebijakan itu diambil guna mendukungupaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Namun, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, masih sesuai rencana. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sudah menerima edaran dari pusat. Menurut dia, penyelenggara pilkada di daerah tunduk pada keputusan KPU RI.

"Tahapan yang ditunda memang belum kita laksanakan sehingga bila sudah ada edaran resmi langsung kita tunda pelaksanaannya," tutur dia. KPU sendiri menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilgub 2020. Mewoh menjelaskan, tiga tahapan yang ditunda itu ialah pelantikan panitia pemungutan  suara (PPS), rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"(Ditunda) sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pertimbangan tersebut," ujarnya. Selain itu, penundaan juga menyasar verifikasi dukungan calon perseorangan. "Keputusan ini ditujukan kepada KPU kabupaten/kota yang memiliki pendaftar bacalon perseorangan," imbau dia.

Namun, untuk pemungutan suara, belum diputuskan ditunda atau tidak. "Belum tentu, kita menunggu KPU pusat yang melihat perkembangan Covid-19. Sejauh ini, baru tahapan-tahapan itu yang diperintahkan untuk ditunda dulu," ujarnya.

Pengamat politik Ferry Liando mengapresiasi keputusan KPU RI. Baginya, putusan itu tepat bila mmempertimbangkan kegentingan situasi saat ini. Liando menilai penundaan Pilkada memang memungkinkan dilakukan. Pasa1120 ayat (1) UU Pilkada (UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota) mengatur hal itu.

"Dalam hal sebagian atau seluruh wilayahpemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan." Kata dia, kasus Covid-19 bisa diinterpretasikan sebagai gangguan lainnya.

Namun demikian, pasal ini hanya menjelaskan soal hambatan pemungutan suara. Sehingga, hal yang paling tepat dilakukan adalah merevisi kembali Peraturan KPU 16/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

"Tidak mungkin tahapan yg sudah ditetapkan bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Tahapan dalam waktu dekat ini adalah pelantikan PPS. Tidak mungkin KPU kumpul-kumpul banyak orang dalam satu tempat karena dilarang pemeritah," ungkapnya.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual calon perseorangan dan pencocokan serta penelitian daftar pemilih. Dua kegiatan itu, menurut dia bersifat interaktif dengan masyarakat. Ini sangat berdedikasi jika dipaksakan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"PKPU harus di revisi. Jadi bukan pemungutan suaranya yang ditunda tapi tahapan saja yang perlu penyesuaian. Petugas ad hoc harus dilindungi," tukasnya.(jen)

Kirim Komentar