31 Des 2019 09:14
Jangan Gengsi, Bisa Kalah Saing dengan TKA

Naker Sulut Bukan Tamu

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Persaingan perebutan lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara (Sulut) makin hari makin sengit. Tantangan ini jangan sampai dilewatkan putra-putri di tanah Nyiur Melambai yang masuk kategori angkatan kerja. Jika gede gengsi, pilih-pilih kerja, peluang mendapat pekerjaan bisa hilang.

 

Bukan tanpa alasan, saat ini di Sulut cukup banyak tenaga kerja (naker) asing yang bertugas secara resmi (legal) di banyak perusahaan besar. Dari penulusuran Manado Post, wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, cukup banyak perusahaan yang ‘minta tolong’ naker asing (lihat grafis). Meski begitu, pemerintah daerah juga patut mewaspadai keberadaan naker asing ilegal.

Seperti di Minahasa Utara, yang belum lama ini melalui Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pariwisata, TNI/Polri dan Imigrasi Bitung, mendapatkan 24 naker Cina tanpa dokumen keimigrasian di dua perusahaan kontraktor berbeda yang menangani pembangunan PLTU di Desa Kema. 24 naker asing tersebut didapati pada dua perusahaan kontraktor berbeda, 3 naker di PT Sinohydro dan 23 naker asing di PT. City Key. Kemudian menurut data Imigrasi Kelas I TPI Manado, Sepanjang tahun lalu (2018), ada 20 orang naker asing yang dipulangkan. Ada yang over stay serta ada yang menyalahgunakan izin tinggal.

Memang faktanya banyak perusahaan lebih memilih mempekerjakan naker asing daripada naker lokal. Diungkapkan sejumlah perusahaan di Sulut, ada beberapa faktor yang memengaruhi kurangnya penggunaan naker lokal. Seperti adanya pekerjaan yang masih kurang bisa dikerjakan naker lokal. Contohnya di bidang konstruksi dan atau elektronik, tenaga kerja lokal akan kalah dengan naker China, apalagi jika pabrik yang dibangun berasal dari China. Terdapat etos kerja, dimana naker asing dinilai memiliki etos kerja lebih baik, meski fasilitas yang diterima dari perusahaan sama dengan yang diterima naker lokal.

Naker asing lebih berkompeten. Dibekali keterampilan khusus sebelum datang bekerja, sedangkan tenaga kerja lokal masih banyak lulusan di bawah SMA. Naker asing lebih disiplin waktu. Lima menit sebelum masuk kerja, mereka sudah siap di lokasi. Mereka tidak akan berhenti bekerja sampai memasuki waktu istirahat. Mereka juga memanfaatkan waktu istirahat secara maksimal. Selesai makan, biasanya mereka menggunakan waktu istirahat untuk tidur. Lima menit sebelum waktu istirahat habis, mereka juga sudah siap di lokasi kerja. Sehingga produktivitas perusahaan menjadi meningkat.

Untuk Minahasa Selatan, informasi yang diterima wartawan koran ini, perusahaan tambang paling banyak mempekerjakan naker asing. Sedangkan tenaga kerja lokal sangat sedikit. “Kebun tempat kami bertani dekat dengan areal pertambangan perusahaan tersebut. Banyak sekali, sampai ratusan pekerja asal China di sana, sedangkan pekerja lokal sedikit. Itupun banyak dari pulau Jawa, dari orang kampung sangat sedikit,” kata salah satu warga Kecamatan Motoling Timur.

“Banyak naker China bekerja secara ilegal. Kalau ada dari pemerintahan yang datang untuk mendata, yang ilegal mereka (perusahaan) sembunyikan. Jadi sangat susah untuk mereka dideteksi kalau di dalam perusahaan,” ujar pria berkacamata tersebut. Sedangkan untuk upah atau gaji bagi para naker asing rupanya cukup menggiurkan. Informasi diperoleh dari salah satu warga Desa Picuan, gaji mereka kurang lebih Rp12 juta per bulan. “Mereka semua digaji rata-rata lima sampai tujuh ribu yuan. Kalau dirupiahkan sekitar delapan sampai 12 juta rupiah per bulan, bahkan ada yang lebih dari itu. Sedangkan ada pekerja lokal hanya UMP, ini memang sangat tidak adil. Kami harap pemerintah bisa melihat ini, turun sidak supaya Naker Asing China ilegal bisa dipulangkan,” tukasnya.

Berbeda dengan perusahaan pertambangan. Perusahaan yang bergerak di bidang Kopra/Kelapa, 60 sampai 70 persen mempekerjakan tenaga kerja lokal. Edwin Mendeng HRD PT.TMC yang bergerak di bidang pengelolaan kopra di Minsel mengatakan, ada 70 persen pekerja di perusahaan asing tersebut adalah tenaga kerja lokal. "Kita punya komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Di mana penyerapan tenaga kerja lokal itu yang utama. Kalau di sini, kita ambil warga Desa Teep dan Teep Trans sebagai pekerja karena lokasi perusahaan dekat dengan desa," katanya.

Senada, disampaikan HRD PT Global Coconut Herry Pangalila. Dia mengatakan perusahaan yang terletak di Desa Radey, Kecamatan Tenga 60 persen pekerja adalah warga desa. "Mulai dari security sampai bagian teknis kita ambil pekerja lokal. Kita juga siapkan tempat tinggal atau Mess bagi mereka yang rumahnya cukup jauh. Itu sebagai bentuk kami mau menyejahterakan tenaga kerja lokal yang ada di desa," tukasnya.

Data terakhir Dinas Tenaga Kerja Minsel, naker asing yang bekerja berjumlah 134 orang. Disampaikan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Minsel Sony Maleke semua naker asing di Minsel telah mengantongi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). "Dari 134 orang Naker Asing, semua telah melaporkan memiliki IMTA. Tapi hanya ada tiga yang melakukan pengurusan IMTA di Minsel, tiga lainnya di provinsi dan sisanya sebanyak 128 naker asing melakukan pengurusan di pusat," katanya. Sementara itu, data kantor imigrasi Kelas I TPI Manado, ada delapan perusahaan di Minsel dengan jumlah keseluruhan naker asing sebanyak 131 orang. Data tersebut sangat berbeda dengan data yang dimiliki Disnaker Minsel. Dari situ terungkap, masih banyak perusahaan di Minsel yang menutup-nutupi jumlah naker asing. 

Bagaimana dengan wilayah Minahasa Tenggara? Aktivitas  pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang sulit diberantas, diduga memperkerjakan sejumlah naker asing ilegal. Indikasi adanya WNA di lokasi PETI seakan terus diperkuat menyusul sejumlah pengakuan warga. Bahkan kehadiran WNA di lokasi pertambangan sudah menjadi hal biasa. "Memang kalau ingin belajar bahas China (Tiongkok) lebih baik anda ke Alason (lokasi PETI, red). Karena disana banyak orang China," kata salah seorang warga Ratatotok yang enggan namanya dipublikasikan.

Pengakuan terkait keberadaan naker China di lokasi pertambangan turut diungkapkan Denny Lumintang, warga Basaan, Kecamatan Ratatotok. Bahkan dia  mengatakan sudah pernah melihat langsung keberadaan para TKA. Yang mana diduga kuat para TKA tersebut berasal dari Tiongkok, leluasa bekerja di lokasi pertambangan Ratatotok.  "Kami sudah sering kedapatan adanya TKA yang melakukan aktivitas pertambangan di Ratatotok. Ini patut dipertanyakan, kenapa dinas terkait terkesan diam. Apalagi tambang dimana mereka bekerja disinyalir tak memiliki izin," ungkapnya. 

Dari pemerintah setempat, Camat Ratatotok Norjte Wulur turut mengakui adanya naker asing di Ratatotok. Namun menurutnya mereka hanya sebagai tenaga teknisi. Sehingga tidak menetap berbulan-bulan, lantaran hanya diperlukan baru didatangkan. "Mereka (WNA, red) menyewa di rumah-rumah warga. Tapi tidak menetap berbulan-bulan. Ada yang hanya satu minggu ada pula yang beberapa hari langsung kembali," terangnya.

Meski begitu, untuk apakah WNA tersebut memiliki izin ataupun ilegal belum bisa dipastikan. Lantaran saat ini pihak kecamatan bersama dengan sejumlah kumtua tengah melakukan pendataan untuk WNA. “Kami sementara lakukan pendataan. Karena sudah dikoordinasikan dengan seluruh kumtua supaya mendata seluruh. Selain itu, dirinya turut mengakui ada salah satu perusahaan yang mengaku mendatangkan WNA karena sudah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. "Belum tahu mereka melapor ke Disnaker Kabupaten atau Provinsi. Tapi setahu saya kan di Kabupaten sudah tidak ada kewenangan. Sehingga sangat mungkin yang mereka maksud melapor ke Provinsi," terangnya.

Adapun di lokasi Pertambangan turut dilakukan penjagaan ketat dari aparat dengan senjata lengkap. "Belum lama ini kami sempat ke atas (lokasi pertambangan). Memang  terlihat ada beberapa aparat lengkap dengan senjata yang ditugaskan berjaga di lokasi tersebut," ungkap salah seorang Warga asal Moreah, Kecamatan Ratatotok yang meminta namanya disembunyikan. Adapun upaya wartawan koran ini dalam menelusuri langsung kebenaran adanya WNA di lokasi pertambangan sedikit terkendala. Meski sudah menempuh jarak sekira 5 Km hingga menembus salah satu lokasi PETI. Namun upaya tersebut hanya sia-sia lantaran di lokasi tersebut dijaga ketat sejumlah oknum preman. Bahkan turut terdapat aparat yang tampak menggunakan senjata.

Untuk Kabupaten Minahasa, Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Arody Tangkere mengatakan, naker asing yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayahnya ada belasan. “Data yang kami peroleh, untuk pekerja asing yang bekerja di Kabupaten Minahasa pada tahun ini hanya 19 orang,” sebut mantan Kadis Pendidikan Minahasa ini kepada Manado Post.

Lanjut dia, 19 pekerja asing ini tersebar di 10 perusahaan besar yang beroperasi di Minahasa. “Mereka bekerja di perusahaan besar yang ada di Minahasa. Seperti di PT. Wenang Wahana Wisata. Di sana ada empat tenaga asing yang bekerja,” tandasnya. Naker asing juga meramba wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kadisnaker Sangihe Drs Dokta Pangandaheng ME menjelaskan, jumlah naker asing yang bekerja di sana sampai dengan 30 november 2019 ada 3 orang. “Yang berasal dari Jepang 1 orang, 1 orang dari China dan 1 dari Jerman,” bebernya.

“Pekerja yang berasal dari negara asing di Sangihe relatif sedikit, karena daerah Kabupaten Sangihe sektor usahanya masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sedangkan sektor industri dan jasa relatif kurang di daerah ini. Sedangkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Sangihe itu hanya 1 perusahaan yang bergerak di sektor jasa perdagangan dan pengolahan bahan setengah jadi hasil bumi pala,“ tandasnya. Sementara itu, untuk Kota Bitung, menurut data Disnaker Bitung ada 38 naker asing yang bekerja di Kota Cakalang. Paling banyak dari Filipina. Kemudian ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Jerman, Korea, Jepang, Sri Lanka, Yaman.

Disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulut Nicho Lieke, SDM Sulut harus mampu bersaing dengan SDM dari luar. “Ketika keahlian SDM dalam negeri tidak mampu memenuhi keinginan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mendatangkan pekerja asing yang memiliki keahlian lebih baik. Contohnya, banyak pengerjaan proyek yang membutuhkan keahlian dan tenaga lebih karena harus berdiam lama di sebuah kawasan yang yang jauh dari kota atau masuk ke daerah pedalaman. Pekerja Indonesia lebih sedikit yang mampu bertahan, sedangkan pekerja asing mau untuk bekerja meski harus bersusah-susah masuk ke hutan dalam jangka waktu lama,” katanya.

Untuk itu, keahlian tenaga kerja di dalam negeri saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. “Tingginya pertumbuhan lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal tetap tidak akan berjalan secara mulus tanpa dukungan dari SDM yang berkualitas. Sekarang yang perlu dilakukan meningkatkan kompetensi tenaga lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing," tukasnya.

Di tempat terpisah, Pemerhati Tenaga Kerja Sulut Charles Romel mengatakan, pemerintah harus tegas dalam menyikapi naker non skill yang ada di Sulut. Menurutnya, pemerintah sekarang masih belum membuktikan dan menindaklanjuti mengenai keberadaan TKA yang ada di Sulut. “Coba lihat sekarang, mereka saja tahu kalau ada TKA di tambang-tambang yang tidak miliki izin di Mitra. Namun apa sikap tegas mereka. Jangan sampai kita sebagai tuan tanah, harus menjadi tamu di sini. Kita (naker) bukan tamu. Karena itu, saya berharap ada sikap tegas dan transparan dari pihak penindakan dan pengawasan yang ada,” tuturnya.

Yang berbahaya menurut Romel, jika naker yang bekerja di tambang tersebut direkrut oleh perusahaan. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka akan semakin menjamur naker non skill di seluruh sektor pekerjaan di Sulut. “Karena itu pemerintah harus bisa setegas mungkin dalam menyikapi permasalahan ini,” kritiknya.

 

 

123
Kirim Komentar